Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Oleh Kpknl Setelah Adanya Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/Pa.Smn

Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda (2024) Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Oleh Kpknl Setelah Adanya Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/Pa.Smn. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Halaman Depan_Abi Hamdalah Sorimuda.H_217202001.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Bab isi_Abi Hamdalah Sorimuda.H_217202001.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (28MB)
[img] Text
Daftar Pustaka_Abi Hamdalah Sorimuda.H_217202001.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
Lampiran_Abi Hamdalah Sorimuda.H_217202001.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari Hak Tangungan Pemasangan pada aset tanah yang menjadi jaminan debitur adalah untuk memberikan perlindungan kepada kreditur, terutama jika debitur sewaktu-waktu tidak dapat melunasi utangnya. Namun sebagaimana telah disebutkan, seringkali terdapat perlavanan atau gugatan dari pemilik debitur atau jaminan yang menghalangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini merupakan kasus kesalahan penanganan kredit di PT. Bank BPRS MAM. Dimana dalam gugatan tersebut pada pokok gugatan Debitur meminta kepada Pengadilan Agama Sleman untuk membatalkan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kreditur. Dalam konteks ini timbul perselisihan mengenai perlindungan hukum dan batas kredit jika ada perbedaan pendapat atau perselisihan tentang cara melakukan eksekusi hak tangungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan setelah ada putusan pengadilan agama nomor 709/PDT.G/2022/PA.SMN. dan 2) upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Tanggungan terhadap gugatan perlawanan eksekusi lelang di Pengadilan. Penelitian ini mengambil pendekatan hukum normatif melalui studi kontrak dan studi kasus. Analitis deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan utang kartu kredit di sektor perbankan dapat dilakukan melalui penagihan utang kartu kredit dan pembayaran kembali pinjaman. Jaminan hukum diberikan melalui kontrak dan tangungan hak undang-undang.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Hak Tanggungan, KPKNL
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 19 Nov 2024 05:38
Last Modified: 19 Nov 2024 05:38
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45178

Actions (login required)

View Item View Item