Perlindungan Hukum Pembeli Akibat Jual Beli Tanah Sebagian Yang Sertifikat Pemecahan Sudah Terbit Tetapi Dalam Sertifikat Induk Belum Di Pecah (Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2022/Pn.Tjk).

Nurfadila, Altina Intan (2024) Perlindungan Hukum Pembeli Akibat Jual Beli Tanah Sebagian Yang Sertifikat Pemecahan Sudah Terbit Tetapi Dalam Sertifikat Induk Belum Di Pecah (Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2022/Pn.Tjk). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Altina Intan Nurfadila_217221026.pdf Download (270kB)
	Text Bab isi_Altina Intan Nurfadila_217221026.pdf Restricted to Repository staff only Download (973kB)
	Text Daftar Pustaka_Altina Intan Nurfadila_217221026.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Lampiran_Altina Intan Nurfadila_217221026.pdf Restricted to Repository staff only Download (27MB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat tema mengenai perlindungan hukum pembeli akibat jual beli tanah sebagian yang sertifikat pemecahan sudah terbit tetapi dalam sertifikat induk belum dipecah dan tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung ketika mengetahui adanya sertifikat ganda berdasarkan Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2022/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Bahwa Penggugat bernama Sri Aryani, Tergugat I Arsiya Erlinda, Tergugat II Yullie, Tergugat III Tessar Tanius, Tergugat IV Nastessie Tanjung. Bahwa Penggugat Sri Aryani telah menguasai tanah garapan tersebut sejak tahun 1996 dengan luas total ± 600 M² berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2009. Terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat I terjadi tahun 2021, ketika Tergugat I membangun pondasi, menimbun dan memagar di tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat. Perlindungan hukum pembeli bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 12717/S.I tertanggal 12 Maret 1998, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyatakan tanah objek gugatan yang terletak di Sukarame Baru merupakan satu kesatuan dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik 01792 tertanggal 11 Juni 2020. Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional ketika mengetahui adanya sertifikat ganda bahwa kewenangan untuk menyelesaiakan sengketa dilakukan dalam bentuk pendelegasian kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah dalam melakukan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih. Ketika ada Sertifikat Ganda tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional jika tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi maka penyelesaian di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. TJEMPAKA S.H., M.H., M.Kn.,
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Jual Beli, Tanah Sebagian, Sertifikat Induk.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 05:45
Last Modified:	19 Nov 2024 05:45
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45179

Actions (login required)

View Item