Implikasi Hukum dan Peran Serta Kedudukan Oleh Majelis Pengawas Terkait Notaris Masuk Struktur Perseroan Terbatas Terhadap Profesi Jabatan Notaris

Darmansyah, Adimas Gusti (2024) Implikasi Hukum dan Peran Serta Kedudukan Oleh Majelis Pengawas Terkait Notaris Masuk Struktur Perseroan Terbatas Terhadap Profesi Jabatan Notaris. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Adimas Gusti Darmansyah_217221027.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Adimas Gusti Darmansyah_217221027.pdf Restricted to Repository staff only Download (35MB)
	Text Daftar Pustaka_Adimas Gusti Darmansyah_217221027.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text Lampiran_Adimas Gusti Darmansyah_217221027.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian dalam tesis ini berfokus kepada aspek pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris dapat mengakibatkan sanksi perdata, administratif, kode etik, dan pidana. Pemberhentian Notaris dapat dilakukan secara hormat, sementara, atau tidak hormat, termasuk dalam kasus pailit, pengampuan, perbuatan tercela, dan pelanggaran berat. Sebagai contoh, gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh Komisaris PT Triocom terhadap Notaris yang dituduh terlibat dalam penghapusan saham tanpa prosedur yang sah. Meskipun UUJN mengatur pemberhentian Notaris, terdapat ketidakjelasan terkait pailit apakah berdasarkan jabatan atau sebagai ndividu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual dalam mengalisa permasalahan hukun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Notaris yang merangkap jabatan sebagai struktural perseroan terbatas merupakan pelanggaran kode etik etik dan larangan jabatan secara luas. Preseden atas kasus tersebut adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris RI Nomor 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 20184. Menyikapi dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan jabatan Notaris tersebut, Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan secara berjenjang apabila terdapat laporan dari masyarakat dimulai dari Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten/Kota hingga Majelis Pengawas Pusat di Ibukota Negara. Kewenangan masing-masing lembaga berbeda.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Implikasi Hukum, Majelis Pengawas Notaris, Rankap Jabatan, Notaris, Perseroan Terbatas
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 05:40
Last Modified:	19 Nov 2024 05:40
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45180

Actions (login required)

View Item