Analisis Hukum Otoritas Jabatan Notaris Dalam Pelaksanaan Lelang Kepailitan

Adam, Christopher Kendrick (2024) Analisis Hukum Otoritas Jabatan Notaris Dalam Pelaksanaan Lelang Kepailitan. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Christopher Kendrick Adam_217221053.pdf Download (157kB)
	Text Bab isi_Christopher Kendrick Adam_217221053.pdf Restricted to Repository staff only Download (912kB)
	Text Daftar Pustaka_Christopher Kendrick Adam_217221053.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text Lampiran_Christopher Kendrick Adam_217221053.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan dualisme subjek hukum terkait kewenangan dalam melakukan tindakan hukum lelang, dimana Notaris memiliki kewenangan membuat akta risalah lelang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun ketika Notaris diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II, kewenangannya dalam membuat risalah lelang kepailitan menjadi tidak jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu kepada aspek hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian adalah dampak yang signifikan terutama terkait efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan risalah lelang kepailitan. Legalitas Notaris Dalam Kewenangan Membuat Akta Otentik Dalam Prosedur Lelang Kepailitan adalah tentang kewenangan Notaris dalam melaksanakan lelang noneksekusi sukarela sesuai dengan Pasal 5 PMK Nomor 213 Tahun 2020. Lelang mencakup berbagai jenis barang, termasuk barang BUMN/D, perusahaan dalam likuidasi, badan layanan umum/badan hukum pendidikan, dan lainnya. Proses lelang diatur, termasuk kewenangan Kantor Pejabat Kelas II, persyaratan lelang, dan pengumuman lelang. Ada juga ketentuan khusus untuk lelang kepailitan oleh Pejabat Lelang Kelas II, dengan tanggung jawab etis dan kewajiban terhadap pembayaran lelang, pajak, dan lainnya. Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Lelang Kelas II, dengan sanksi yang dapat diterapkan jika melanggar ketentuan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Otoritas Jabatan Notaris, Akta Otentik, Lelang Kepailitan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 07:46
Last Modified:	19 Nov 2024 07:46
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45183

Actions (login required)

View Item