Tanggung Jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerebitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Cacat Hukum Administrasi Di Kota Tarakan (Studi Putusan No.181/B/2022/PT.TUN.JKT)

Yuris, Rahmat Febria (2024) Tanggung Jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerebitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Cacat Hukum Administrasi Di Kota Tarakan (Studi Putusan No.181/B/2022/PT.TUN.JKT). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Rahmat Febria Yuris_217192013.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Rahmat Febria Yuris_217192013.pdf Restricted to Repository staff only Download (27MB)
	Text Daftar Pustaka_Rahmat Febria Yuris_217192013.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB)
	Text Lampiran_Rahmat Febria Yuris_217192013.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)

Abstract

Sertifikat Hak Milik yang disingkat (SHM) atas tanah yang cacat administrasi timbul akibat beberapa factor yang terjadi sebagai bentuk kesengajaan ataupun kekeliruan serta kesalahan dalam data yang diberikan oleh sipemohon ketika pembuatan sertifikat berlangsung, atau bisa terjadi karena kesalahan obyek dan subyek yang disengajai atau tidak disengajai. Kesalahan obyeknya seperti kesalahan dalam pemetaan dan pengukuran tanah sedangkan kesalahan dalam subyeknya seperti kesalahan dari sipemohon yang tidak benar memberikan keterangan. adanya kaitannya dengan permasalahan atas kasus No. 181/B/2022/PT.TUN.JKT, dimana putusan hakim mengabulkanGugatan Penggugat untuk Seluruhnya. Timbulnya permasalahan bagaimana prosedur admninistasi pendaftaran Sertifikat Hak Milik atas Tanah pada kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara serta bagaimana tanggung jawab dan kewenangan Kepala Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tarakan dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 181/B/2022/PT.TUN.JKT.Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Hasil analisis menyimpulkan bahwa bahwa secara prosedural dalam menerbitkan sertifikat merupakan kewenangan Bapan Pertanahan, sehingga harus menerapkan prosedur dan menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan adanya kekeliruan atas penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh Badang Pertanahan Negara dalam menerbitkan sertifikat hak milik nomor 01612, maka Tanggung jawab yang dibebankan kepada Kepala Kantor Pertanahan yaitu tanggung jawab administrasi, atas nama YOSEPH JALAQ selaku Pemegang Hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tarakan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Sertifikat hak milik, cacat hukum, tanggungjawab
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Nov 2024 03:31
Last Modified:	25 Nov 2024 03:31
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45231

Actions (login required)

View Item