Tinjauan Yuridis Terhadap Batalnya Kepemilikan Hak Pakai Atas Tanah Yang Bersinggungan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG)

Jordi, Randy Tulus (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Batalnya Kepemilikan Hak Pakai Atas Tanah Yang Bersinggungan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Randy Tulus Jordi_217201024.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Randy Tulus Jordi_217201024.pdf Restricted to Repository staff only Download (25MB)
	Text Daftar Pustaka_Randy Tulus Jordi_217201024.pdf Restricted to Repository staff only Download (767kB)
	Text Lampiran_Randy Tulus Jordi_217201024.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan tahap proses agar mendapatkan status kepemilikan tanah yang sah dalam hukum, dalam prosesnya jual beli tanah perlu dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar pendaftaran tanah dapat dilaksanakan. Badan Pertanahan Nasional sebagai pusat pencatatan tanah melakukan proses pendaftaran tanah secara sistematis. Bentuk dari pendaftaran tanah tersebut dengan dikeluarkannya sertipikat tanah, namun belum tentu dengan dikeluarkan sertipikat tanah dapat menjelaskan tanah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat karena dalam prakteknya masih terdapat pemasalahan sengketa tanah pengadilan. Tujuan dari penulisan penelitian tesis ini adalah untuk menanalisis Putusan Pengadilan Tinggi No. 323/PDT/2015/PT.BDG ditinjau dari aspek Hukum Tanah Nasional dan kepastian hukum bagi para pihak yang memegang sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, serta tanggungjawab dari institusi pemerintahan yang berwenang dalam menerbitkan sertipikat tanah yang ternyata bermasalah. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian menjelaskan bahwa walaupun metode sistem yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap pendaftaran tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendarftaran Tanah, namun masih saja data data fisik maupun dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran tanah tidak sesuai sehingga sertipikat tanah yang seharusnya menjadi dasar kepemilikan tanah ternyata menimbulkan konflik di lapangan karena tidak sesuainya luas tanah tersebut dengan luas tanah yang berdampingan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Pendaftaran Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah, Sertipikat Tanah.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Nov 2024 03:33
Last Modified:	25 Nov 2024 03:33
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45232

Actions (login required)

View Item