Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan POLRI dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Driving Simulator / oleh Bush Kane Chev

CHEV,, BUSH KANE (2013) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan POLRI dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Driving Simulator / oleh Bush Kane Chev. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Bush Kane Chev (B)Judul Skripsi : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan POLRI dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Driving Simulator (C) Halaman : vi + 82 + 2 + 2013 (D)Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan(E)Isi: Dalam sistem Ketatanegaraan, keberadaan Lembaga-lembaga Independen harus disertai dengan kedudukan dan peranan serta mekanisme yang jelas, sehingga perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subyek dalam negara mencakup lembaga, badan atau organisasi, pejabat dan warga negara. Efektivitas hukum dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperlukan adanya koordinasi antar lembaga hukum pemberantasan korupsi, sebab apabila terjadi buntunya hubungan koordinasi antar peran satu dengan lainnya akan berakibat tidak lancarnya proses penyelesaian perkara. Masalah ketidakharmonisan antar Lembaga hukum yang memiliki tujuan yang sama yaitu memberantas korupsi semakin dipertajam dengan mengemukanya kasus dugaan korupsi proyek driving simulator SIM kendaraan roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri tahun anggaran 2011. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas lembaga manakah yang paling berwenang diantara Komisi KPK dan POLRI dalam kasus tindak pidana korupsi driving simulator. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan Undang-undang. Batasan tentang sejauh mana kewenangan masing-masing lembaga dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Lembaga yang paling berwenang adalah KPK. Kedua lembaga seharusnya tunduk pada aturan yang berlaku, dan menghindari adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus korupsi.(F)Acuan:37 (1981-2012) (G) Pembimbing : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.(H)Penulis: Bush Kane Chev

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 20 Jul 2018 07:36
Last Modified: 20 Jul 2018 07:36
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4560

Actions (login required)

View Item View Item