NAGAPUTRA, VICTOR (2013) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road W2 North (JORR W2N) / Oleh Victor Nagaputra. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : Victor Nagaputra (NIM : 205 09 0096) (B)Judul Skripsi : Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road W2 North (JORR W2N)(C)Halaman : ix + 86 + 32 + 2013 (D)Kata kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Konsinyasi (E)Isi : Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, khususnya di kota besar seperti DKI Jakarta. Untuk mengatasi kemacetan yang selalu terjadi di Jakarta, Pemerintah membangun jalan tol yang melingkari kota Jakarta, yang dikenal dengan nama Jakarta Outer Ring Road (JORR), yang terdiri dari 7 ruas tol. Dari ketujuh ruas tol tersebut, masih ada satu ruas yang belum rampung, yaitu ruas W2 Utara (W2N). Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ruas JORR W2N ini adalah mengenai penetapan nilai ganti kerugian. Nilai ganti kerugian untuk warga Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan ditetapkan hanya mengacu pada NJOP, tanpa memperhatikan harga pasar, dan juga tanpa memperhitungkan benda-benda yang ada di tanah tersebut. Selain itu, penetapan ganti kerugian tersebut ditetapkan secara sepihak, tanpa melalui proses musyawarah. Hal ini menyebabkan warga Petukangan Utara dan Petukangan Selatan menggugat Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai besarnya nilai ganti kerugian, yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan ruas jalan tol JORR W2N tersebut. Masalah lain yang terjadi dalam proses pengadaan tanah ini adalah penerapan lembaga konsinyasi secara keliru oleh Pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah ganti kerugian. Penggunaan lembaga konsinyasi dalam bidang pertanahan mencerminkan adanya kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengambil tanah milik masyarakat, sehingga bertentangan dengan Asas Kesepakatan dan Asas Keadilan. Apabila musyawarah untuk penentuan ganti kerugian tidak mencapai kata sepakat, seharusnya digunakan cara pencabutan hak atas tanah.(F)Acuan : 32 (1945-2013) (G)Pembimbing Hasni, S.H., M.H (H)Penulis Victor Nagaputra
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 20 Jul 2018 08:52 |
| Last Modified: | 20 Jul 2018 08:52 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4588 |
Actions (login required)
 |
View Item |
