Tinjauan Lisensi Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan UU No 19 Tahun 2002 (Contoh Kasus Inul Versus Yayasan Karya Cipta Indonesia) / oleh Dedeh Kurniasih

KURNIASIH, DEDEH (2014) Tinjauan Lisensi Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan UU No 19 Tahun 2002 (Contoh Kasus Inul Versus Yayasan Karya Cipta Indonesia) / oleh Dedeh Kurniasih. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perkembangan seni musik dan lagu telah berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut tidak lepas dari peranan media elektronik yang sering melakukan penyiaran ataupun pengumuman lagu-lagu. Seiring perkembangan waktu, munculnya tempat hiburan karaoke yang mengemas lagu-lagu yang diperdagangkan untuk bisnis karaoke sebagaimana dalam Inul Vista yang kemudian bermasalah dengan YKCI terkait dengan masalah lisensi dan pembayaran royalti, sehingga timbul permasalahan bagaimanakah Lisensi penggunaan lagu untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan bagaimanakah kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap pemungutan royalti terhadap kasus Karaoke Inul Vista. Metode yang digunakan yaitu normatif dengan didukung wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh analisis bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan komersil diatur dalam UUHC khususnya Pasal 46 s/d Pasal 47. Pengguna diwajibkan membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Pemberian lisensi tersebut bertujuan untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum. Pada kasus ini, YKCI tidak berwenang memungut royalti karaoke Inul Vizta, karena lagu yang diputar di Inul Vista tidak terdaftar di YKCI, selain itu belum ada aturan dalam UUHCH yang mengatur dan menegaskan bahwa YKCI sebagai lembaga pemungut royalti. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah UUHC telah mengatur masalah royalti sebagai bentuk perlindungan bagi pencipta lagu dan hingga saat ini belum ada aturan yang khusus mengatur pemungutan royalti oleh YKCI. Berdasarkan hal tersebut saran yang dapat dikemukakan yaitu pihak pemerintah dan DPR sebaiknya perlu merevisi UUHC khususnya mengenai pengaturan pembagian royalti bagi pihak penicta lagu atau musik karena dalam UUHC belum diatur baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh lembaga profesi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Lisensi, Lagu, Komersil, UU Hak Cipta
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 23 Jul 2018 01:30
Last Modified: 23 Jul 2018 01:30
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4625

Actions (login required)

View Item View Item