JULIANTO, JULIANTO (2013) Penyalahgunaan Wewenang Pengadilan Negeri Jayapura Dalam Pengangkatan Sita Eksekusi Tanpa Melalui Pendelegasian Pengadilan Negeri Setempat (Contoh Kasus Timotius Kambu Melawan PT. Freeport Indonesia) / oleh Julianto. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama: Julianto(B)Judul Skripsi: Penyalahgunaan Wewenang Pengadilan Negeri Jayapura Dalam Pengangkatan Sita Eksekusi Tanpa Melalui Pendelegasian Pengadilan Negeri Setempat (Contoh Kasus Timotius Kambu Melawan PT. Freeport Indonesia).(C)Halaman: vii+ 72 + 5 + 2013 (D) Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial. (E) Isi: Pada hakikatnya hakim akan menilai apakah para pekerja/buruh harus terlindungi hak dan kepentingannya atau hakim akan menilai bahwa apakah pengusaha sudah melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jika para pengusaha tidak menjalankan putusan hakim, maka hakim dapat memerintahkan Panitera/juru sita untuk menyita aset milik pengusaha. Dalam melakukan eksekusi juga harus memperhatikan batas wilayah dari pengadilan tersebut. Tetapi pada kenyataanya dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi kesalahan-kesalahan karena penegak hukum menyalahi aturan dalam melakukan sita eksekusi. Seperti dalam kasus perselisihan hubungan industrial PT. Freeport Indonesia melawan Timotius Kambu. Objek yang menjadi sengketa antara PT. Freeport Indonesia dengan Timotius Kambu terletak pada provinsi Timika tetapi Pengadilan Negeri Jayapura langsung melakukan pengangkatan Sita Eksekusi. Maka mengapa bisa sampai terjadi penyalagunaan wewenang pengangkatan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jayapura terhadap objek yang berada diluar kewenangannya? Bagaimana akibat hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang Pengadilan Negeri Jayapura dalam pengangkatan sita eksekusi? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang dan dengan data wawancara. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa telah terjadi kesalahan kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura dalam melakukan pengangkatan sita eksekusi yang objeknya terletak pada provinsi Timika tanpa melakukan pendelegasian atau meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Timika. Seharusnya dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara perlawanan eksekusi terhadap putusan perkara hubungan industrial harus mengatur jelas agar tidak menimbulkan dilemma bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. (F)Acuan : 33 (1958 ? 2011) (G) Pembimbing : I.G.A. Adi, S.H., M.H., (H)Penulis : Julianto
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 23 Jul 2018 06:29 |
| Last Modified: | 23 Jul 2018 06:29 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4672 |
Actions (login required)
 |
View Item |
