DETERMINASI PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN OPINI WTP: ANALISIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Anantha, Tegar Galang (2024) DETERMINASI PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN OPINI WTP: ANALISIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

Text Tegar Galang Anantha 126231038 JA.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengidentifikasi determinasi yang menyebabkan kegagalan pemerintah daerah di Indonesia dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2020 hingga 2022. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki lebih mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut. Penelitian ini menganalisis 143 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang mendapatkan opini selain WTP pada 81 entitas pemerintah daerah. Data LHP LKPD tersebut didapatkan melalui permintaan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK sebagai pelaksana tugas teknis PPID BPK. Berdasarkan data tersebut dilakukan identifikasi atas faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengelompokkan pada beberapa kategori yaitu permasalahan pada kelompok akun-akun yang disajikan tidak sesuai SAP, permasalahan pada kelompok jenis temuan kelemahan SPI, permasalahan pada kelompok jenis temuan kelemahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permasalahan berulang pada masing-masing entitas. Pengelompokan permasalahan tersebut mengacu pada Keputusan BPK RI No.5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai opini WTP selama tahun anggaran 2020–2022 dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP, terutama pada kelompok akun aset tetap, aset lancar, belanja modal, beban operasi, kewajiban jangka pendek, pendapatan, dan belanja tak terduga. (2) Kelemahan dalam SPI, meliputi sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta sistem pengendalian anggaran yang tidak optimal. (3) Ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang seringkali mencakup penyimpangan administrasi, potensi kerugian, serta kekurangan dalam pengawasan. Lebih lanjut, ditemukan pula adanya masalah berulang, khususnya pada kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, selama dua hingga tiga tahun berturut-turut. Penelitian ini hanya berfokus pada periode 2020-2022, sehingga penelitian ini tidak menjelaskan secara detail penyebab struktural atau sistemik di luar yang teridentifikasi oleh audit, sehingga ada kemungkinan adanya faktor lain yang berperan tetapi belum diungkapkan. Kata kunci: Kelemahan SPI, Ketidakpatuhan, Opini Audit, Salah Saji, Temuan Berulang This study identifies the determinants behind the failure of local governments inIndonesia to obtain Unqualified Opinions on their Local Government FinancialStatements (LGFS) for the 2020–2022 fiscal years. A descriptive quantitativeapproach was employed to investigate the factors contributing to this failure. Theresearch analyzed 143 Audit Reports of LGFSs that received opinions other thanUnqualified Opinions, involving 81 local government entities. The Audit Reports data were obtained by requesting information through the Public Information andDocumentation Officer (PIDO) at the Information and Communication Center(ICC) of BPK, acting as the technical executor of PIDO. Based on these data, the study identified factors leading to the failure in achieving Unqualified Opinions among local governments in Indonesia by categorizing them into several groups: issues related to account groups not presented in compliance with GovernmentAccounting Standards (GAS), findings of weaknesses in the Internal Control System(ICS), findings of non-compliance with statutory regulations, and recurringproblems in each entity. The categorization of these issues refers to BPK RI DecreeNo. 5/K/I-XIII.2/8/2010 dated August 27, 2010, on Technical Guidelines for AuditFindings Coding. The analysis results indicate that the failure of local governmentsto achieve Unqualified Opinions during the 2020–2022 fiscal years was influenced by three main factors: Non-compliance with GAS in financial statement presentation, particularly in account groups such as fixed assets, current assets, capital expenditures, operating expenses, short-term liabilities, revenues, andunexpected expenditures. Weaknesses in the ICS, including suboptimal accountingand reporting control systems as well as budget control systems. Non-compliancewith regulations, often involving administrative deviations, potential losses, and deficiencies in oversight. Additionally, recurring issues were found, particularly inICS weaknesses and non-compliance with regulations, persisting for two to threeconsecutive years. This study focuses exclusively on the 2020–2022 period, and therefore does not detail structural or systemic causes beyond those identifiedthrough audits, leaving the possibility of other contributing factors unaddressed. Keywords: Weaknesses in ICS, Non-compliance, Audit Opinion, Misstatements, Recurring Findings

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	16 May 2025 03:16
Last Modified:	16 May 2025 03:16
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/46832

Actions (login required)

View Item