ZAGOTO, SORAYA RAI TANIA (2013) Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Contoh Kasus : Sumiati TKI asal Dompu Biman NTB yang bekerja di Saudi Arabia)/ oleh Soraya Rai Tania Zagoto. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama(NIM): SORAYA RAI TANIA ZAGOTO (205090211) (B) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Contoh Kasus : Sumiati TKI asal Dompu Biman NTB yang bekerja di Saudi Arabia). (C) Halaman: vii+136+18+2013 (D)Kata Kunci: Ketenagakerjaan (E)Isi: TKI sebagai objek yang dibahas mengingat persoalan TKI di luar negeri yang sering disebut pahlawan devisa ini belum juga diselesaikan dengan baik, sedangkan Undang-undang dan berbagai peraturan dari pemerintah terkait penanganan TKI sudah ada, dan bahkan negara sudah membentuk satu badan nasional untuk urusan penempatan dan perlindungan. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta berdasarkan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri ? Metode yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian normatif didukung dengan data wawancara. Akan tetapi peristiwa penganiayaan, gaji yang tidak dibayar, TKI yang dikirim tidak memenuhi standard, pengetahuan akan pekerjaan yang minim, dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar aturan, dan kelebihan jam kerja yang membuat TKI bekerja melebihi batas jam kerjanya. Dari sisi Undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yaitu Undang-Undang No.39 Tahun 2004 terdapat beberapa kejanggalan dan mengandung kelemahan penerapan Undang-undang itu sendiri antara lain, pemberian porsi perlindungan TKI oleh negara kepada pihak swasta (PPTKIS) yang bertentangan dengan semangat pembukaan UUD 1945 dimana seharusnya negara wajib melindungi segenap warga bangsa Indonesia. Pada prakteknya perlindungan TKI oleh pihak swasta merugikan TKI dan lebih cenderung berorientasi pada bisnis semata. Pada Undang-Undang No.39 Tahun 2004 hanya 8 pasal yang mengatur tentang perlindungan TKI, dengan minimnya pasal yang mengatur perlindungan TKI maka dalam prakteknya lebih dominan kepada penerapan Penempatan dibandingkan penerapan Perlindungan. Perlindungan TKI di luar negeri yang melibatkan peran pihak swasta sudah terbukti tidak efektif ditandai dengan masih tetap munculnya berbagai kasus TKI seperti salah satunya kasus Sumiati yang tidak selesai secara tuntas. Sudah seharusnya tanggung jawab perlindungan TKI di luar negeri di ambil alih sepenuhnya oleh pemerintah. (F)Acuan: 18 (1990-2012) (G) Pembimbing: Mia Hadiati, S.H, M.H.(H)Penulis: Soraya
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 24 Jul 2018 04:35 |
| Last Modified: | 24 Jul 2018 04:35 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4774 |
Actions (login required)
 |
View Item |
