Tanggung Jawab Pengembang Perumahan (Developer) Terhadap Promosi Yang Dijanjikan Kepada Konsumen / oleh Agi Fatinggi Iskandar

ISKANDAR, AGI FATINGGI (2013) Tanggung Jawab Pengembang Perumahan (Developer) Terhadap Promosi Yang Dijanjikan Kepada Konsumen / oleh Agi Fatinggi Iskandar. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak Judul Tesis : Tanggung Jawab Pengembang Perumahan (Developer) Terhadap Promosi Yang Dijanjikan Kepada Konsumen Nama : Agi Fatinggi Iskandar NIM : 207082007 Kata Kunci : perlindungan konsumen, perumahan, pengembang perumahan, promosi, tanggung jawab, class action Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk tempat tinggal, berteduh dan beristirahat bagi setiap orang yang sangat didambakan kepemilikannya. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai perumahan dan pemukiman dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Dalam perkembangannya pembelian rumah ditentukan dengan berbagai cara yaitu dengan tunai maupun angsuran. Pengembang perumahan memberikan promosi bagi konsumen diantaranya adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dalam prakteknya masih terdapat pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab dan ingkar janji terhadap promosi yang dijanjikan sehingga perlu mengetahui tanggung jawab pengembang perumahan serta upaya hukum bagi konsumen dalam hal penyelesaian sengketa agar promosi yang dijanjikan pengembang perumahan dapat terealisasi. Hal ini terkait dengan hukum perlindungan konsumen yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penellitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan juridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum primer yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumendan perumahan. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, laporan, artikel, hasil seminar yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum tersier yang terdiri dari majalah dan jurnal ilmiah. Data penunjang dalam penelitian ini, didukung dengan penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan konsumen dan pengembang serta ahli di bidang hukum. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya pertama, tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini pengembang perumahan (developer) mengarah kepada praduga untuk bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. Selain itu, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi sesuai dengan Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen. Hal ini juga berlaku bagi pelaku usaha sebagai developer. Kedua, Akibat hukum bagi pengembang perumahan (developer) dalam melaksanakan usaha pembangunan perumahan tunduk dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai ganti rugi, sanksi pidana dan sanksi administratif. Ketiga, Upaya hukum bagi konsumen terhadap developer dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) diantaranya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Salah satu cara untuk melakukan gugatan adalah melalui gugatan perwakilan kelompok disebut juga class action. Dalam hal ini upaya perdamaian dapat dilakukan sehingga sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat serta dengan biaya yang lebih murah. Agi Fatinggi Iskandar v ABSTRACT Theme Thesis : Housing Developer Liability About Promotion To The Promised To Consumers Name : Agi Fatinggi Iskandar NIM : 207082007 Keyword : consumer protection, housing, developer, promotion, liability, responsible, class action House is one of primary needs for living, take shelter and rest for everyone, that the ownership desired. Government Republic of Indonesia regulate with Regulation of housing and community number 1 year 2011. In growth, the payment of house purchasing is determined by cash or credit payment. Developer promoted house such as social facility and public facility. In case, one of developer cannot fully what it promotion so it needs giving know about housing developer liability and recommendation for consumer about dispute settlement. In order that what developer promote can be realize. Base on the Regulation of Consumer Protection Number 8 Year 1999. This research character is analysis descriptive, by using juridical normative approach, that the research is refers to the norms of law that are found in valid law and regulation as normative foundation. Data is collected from primer law substances that consist of norms or basis principle, basis regulation, law and regulation that connected with consumer protection. Secondary law substances that consist of research results, reports, articles, result of seminary or other science discussions with relecant with this research. Tertiary law substances consist of newspaper and science journal. As supporting data in this research, is supported with field research in form of interview with consumer, developer, and lecturer in law. The results showed in the implementation, first, the responsibility of the business in this case housing developers leads to the presumption to be responsible with reverse authentication. In addition, businesses in offering goods and/or services through the order banned for not keeping promises on a service and/or achievement in accordance with Article 16 of the Consumer Protection Act. This is also true for the business as a developer. Second, the legal consequences for housing developers in conducting the business of housing development is subject to and under Regulation of housing and community number 1 year 2011 and Regulation on Consumer Protection number 8 of 1999 which regulates compensation, penalties criminal and administrative sanctions. Third, legal action against the developer for the consumer can be done through the courts (litigation) or outside the court (non-litigation), including through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). One way to do is through a class action lawsuit known as a class action group. In this case the peace efforts can be done so that disputes can be resolved in less time and with less cost .

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Tesis > Pascasarjana
Divisions: Pascasarjana
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 24 Jul 2018 04:36
Last Modified: 24 Jul 2018 04:36
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4775

Actions (login required)

View Item View Item