Tinjauan Hukum Terhadap Adanya Perjanjian Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Antara Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales / oleh Thommy Henkary Sihite

SIHITE, THOMMY HENKARY (2013) Tinjauan Hukum Terhadap Adanya Perjanjian Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Antara Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales / oleh Thommy Henkary Sihite. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Thommy Henkary Sihite; NIM: 205070129 (B)Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Terhadap Adanya Perjanjian Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Antara Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dengan PT. Suzuki Indomobil Sales (C) Halaman : ?viii + 67 + lampiran; 2013 (D)Kata Kunci : Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (E)Isi : Perjanjian barang dan jasa merupakan bagian dari perjanjian antara pemerintah atau instansi dengan pihak pemborong untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan atau jasa pemerintah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam membuat perjanjian sudah dicantumkan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia barang atau jasa. Tapi ada hal-hal yang tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian pengadaan barang atau jasa, yaitu apabila pengguna barang atau jasa terlambat di dalam melakukan pembayaran atau cidera janji tidak ada sanksi pastinya, padahal apabila penyedia barang terlihat di perjanjiannya sanksi apabila melakukan wanprestasi, dengan begitu maka terjadi ketidakseimbangan dari kedua belah pihak. Permasalahan di skripsi ini adalah Mengapa tidak ada keseimbangan sanksi antara Pemerintah (pengguna barang) dengan Pemborong (penyedia barang) didalam perjanjian pengadaan barang/jasa antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan PT.Suzuki Indomobil Sales? Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mencari data dan didukung wawancara kepada panitia pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian, perjanjian pengadaan barang/jasa mereka pada Pasal 9 tentang sanski dan dendan yang menjelaskan tidak seimbang antara kedua belah pihak, penyedia barang lebih dirugikan karena pengguna barang tidak ada penjelasan sanksi dan denda. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata bagian a. Yang menjelaskan ?Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri? iini lah yang dapat dikaitkan, karena di sini dijelaskan kata sepakat berarti kedua belah pihak sudah menyetujui perjanjian yang sudah disetujukan ke masing-masing pihak. Tetapi didalam perjanjian terlihat jelas terjadi ketidakseimbangan atau kesetaraan dengan begini berarti dapat dikatakan PT.Suzuki Indomobil Sales ada merasakan tekanan yang sebenarnya dia tidak ingini. Perjanjian dibuat sesuai format yang sudah di atur di dalam instansi itu sendiri, maka di dalam perjanijan itu pemerintah tidak mau mengambil resiko kerugian dari segi apapun.(F) Daftar acuan : 21 (1980-2011) (G)Dosen Pembimbing: Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S.(H)Penulis: Thommy Henkari Sihite

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 24 Jul 2018 06:24
Last Modified: 24 Jul 2018 06:24
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4788

Actions (login required)

View Item View Item