Sugito, Sugito (2010) Akibat hukum perjanjian kredit tanpa diikuti dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan (contoh kasus pada PT Bank Artha Graha Jakarta). Informasi Detail Skripsi. p. 129. ISSN 205060003
|
Text
9.pdf - Published Version Download (64kB) | Preview |
Abstract
Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Hukum Perdata (E) Isi : Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka setiap perbuatan membebankan Hak Atas Tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, harus dilakukan dengan janji memberikan hak tanggungan melalui APHT sebagai jaminan pelunasan utang dari debitur, yang mana Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perjajian utang-piutang yang bersangkutan. Namun dalam perkembangannya terdapat bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya tanpa diikuti dengan APHT. Bagaimanakah status perjanjian kredit tersebut jika dibuat tanpa APHT, yang dalam kenyataanya dalam UUHT diharuskan adanya APHT dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kredit jika dibuat tanpa APHT. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan tipe penelitian normatif dari data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun status hukum dari perjanjian kredit tersebut adalah tetap sah secara hukum, dan akibat hukum terhadap perjanjian kredit tanpa APHT adalah kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren, dimana pelunasan utangnya disamakan dengan utang-utang kreditur lainnya. (F) Acuan : 15 (1993-2007) (G) Pembimbing : Sri Bakti Yunari, S.H., M.H. (H) Penulis : Sugito
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 05 May 2017 01:17 |
| Last Modified: | 05 May 2017 01:17 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/503 |
Actions (login required)
 |
View Item |
