HADISAPUTRA, DONI (2009) Analisis yuridis hak angket DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan menurut hukum tata negara Indonesia / oleh Doni Hadisaputra. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Nama (NIM) : Doni Hadisaputra (205030201) B. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DPR RI DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA C. Halaman : viii + 74 halaman + daftar pustaka D. Kata Kunci : Hak Angket, DPR, Fungsi Pengawasan E. Isi : Sejalan dengan perubahan struktur sistem kelembagaan negara dengan di amandemennya UUD 1945 serta perubahan dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, peran DPR dalam fungsi pengawasan mengalami perubahan besar setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat serta setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas. Pokok permasalahan yang dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan hak angket oleh DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan kepada kebijakan presiden dan bagaimanakah dampak penggunaan hak angket terhadap kinerja eksekutif? Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan, penelitian hukum normatif. Data hasil penelitian menunjukkan setelah amandemen UUD 1945 penggunaan hak angket DPR tidak dapat merubah kebijakan presiden dikarenakan sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial murni. Namun DPR tetap diberi peluang untuk melaksanakan pengawasan pemerintahan dengan menggunakan hak-hak DPR yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Dampak hak angket terhadap kinerja eksekutif anggota DPR dapat meminta hak menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan jika ditemukan dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran, maka DPR dapat mengambil langkah membuka jalan menuju upaya pemakzulan presiden dan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan proses peradilan guna membuktikan usulan dari DPR. Tujuan hak angket adalah baik apabila hak angket dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberi manfaat terhadap penemuan kebenaran dan transparansi dalam praktik kenegaraan Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan hak angket, hak angket masih terkadang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, serta memerlukan biaya yang besar. Perlu dirumuskan kembali tugas dan wewenang tentang susunan dan kedudukan DPR secara jelas sehingga tidak terjadi interpretasi yang dibuat oleh lembaga negara lain walaupun hal itu dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. F. Daftar Acuan : 24 (1961-2009) G. Pembimbing : Ismi Winarni, S.H., M.H H. Penulis : Doni Hadisaputra
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 06:12 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 06:12 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5321 |
Actions (login required)
 |
View Item |
