TUMANGKE, DESLIES (2009) Hak daerah atas adanya perjanjian karya pertambangan antara kontraktor dengan pemerintah pusat (studi pembagian hasil perjanjian karya pertambangan batubara dengan PT Multi Tambangnya Utama) / oleh Deslies Tumangke. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Nama : Deslies Tumangke (205020156) B. Judul Skripsi : Hak Daerah Atas Adanya Perjanjian Karya Pertambangan Antara Kontraktor Dengan Pemerintah Pusat (studi kasus: Pembagian Hasil Perjanjian Karya Pertambangan Batubara Dengan PT. Multi Tambangjaya Utama). C. Halaman : ix + 93 + Lampiran D. Kata Kunci : Hak Daerah, Perjanjian Karya Pertambangan. E. Isi Abstrak : Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan hasil bumi atau bahan tambang wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Negara agar dapat menandatangani kontrak karya antara perusahaan sebagai kontraktor Negara dengan pemerintah Republik Indonesia selaku pemilik lahan. Perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi misalnya pembayaran pajak-pajak yang telah tercantum dalam perjanjian kontrak tersebut. Salah satu dari hak dan kewajiban diatas selain pajak ada pula royalti sebesar 13,5% atas penjualan hasil produksi yang harus dibayarkan kepada Negara. Oleh sebab itu penulis meneliti Bagaimana pelaksanaan bagi hasil antara PT. MTU dengan Pemerintah? Dan bagaimana pendapatan daerah terhadap bagi hasil dari PT. MTU? Metode yang dipakai penulis adalah metode penelitian secara normatif dan empiris. Jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini yakni bagian pemerintah pusat dan daerah adaalah 13,5 % hal ini dilihat dalam penjualan dengan sistem FOB (free on board) yang mana dari 13,5% tersebut pembagiannya adalah sebagai berikut: pemerintah pusat mendapatkan 20%, pemerintah daerah mendapatkan 80% yang akan di bagikan ke DATI I sebesar 16% dan DATI II sebesar 64%. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini ialah, bahwa besaran royalti dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan dan dalam PKP2B tidak di jelaskan secara rinci mengenai bagian pemerintah. Semoga pemerintah dapat lebih memperhatikan daerah penghasil agar lebih maju. F. Daftar Acuan : 26 (1989-2009) G. Dosen Pembimbing Rasji S.H., M.H. H. Penulis Deslies Tumangke
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 07:31 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 07:32 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5358 |
Actions (login required)
 |
View Item |
