Inkonstitusionalitas perpanjangan di muka terhadap hak atas tanah dalam undang-undang penanaman modal undang-undang nomor 25 tahun 2007 / oleh Randika Khauzakan

KHAUZAKAN, RANDIKA (2009) Inkonstitusionalitas perpanjangan di muka terhadap hak atas tanah dalam undang-undang penanaman modal undang-undang nomor 25 tahun 2007 / oleh Randika Khauzakan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak A. Nama (NIM) : RANDIKA KHAUAKAN (205026024) B. Judul Skripsi : INKONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN DI MUKA TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 C. Halaman : xiii + 115 + 2009 D. Kata Kunci : Inskonstitusionalitas Perpanjangan Di Muka Terhadap Hak Atas Tanah E. Isi : Penanaman Modal Asing (PMA) dalam hal ini menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing merupakan salah satu bagian dari paket perbaikan kebijakan iklim investasi di Indonesia. Namun undang-undang ini juga akan mempersempit peluang kesempatan kerja dalam negeri. Hal ini disebabkan karena melalui kebijakan undang-undang ini, liberalisasi tenaga kerja asing dibuka lebar. Undang-undang ini dinilai tidak efektif dan telah melukai hati rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini apakah terdapat inskonstitusionalitas perpanjangan di muka terhadap hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Apa dampak hukum bagi investor (baik asing maupun dalam negeri) berkaitan dengan Putusan Mahakamah Konstitusi? Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian normatif yang didukung dengan metode penelitian empiris. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memperhatikan asas Lex Generalis yaitu dalam memberikan fasilitas perpanjangan dimuka terhadap hak atas tanah bagi para investor maka hal-hal yang diperhatikan adalah kesesuaian peruntukan atas tanah tersebut dengan didasarkan pada UUPA seperti syarat-syarat ketentuan pemberian atas tanah atau pendaftaran hak atas tanah, karena untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh sebab itu MK memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan dampak hukum bagi para investor setelah UUPM ini di revisi adalah adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Pemerintah seyogianya tidak terlalu gegabah dalam merevisi Undang-Undang hanya demi meningkatkan atau menarik investasi atau penanaman modal ke Indonesia tanpa melihat efek terhadap peraturan yang ada F. Daftar Acuan : 22 (1960-2008) G. Pembimbing : S. Atalim, S.H., M.H H. Penulis : RANDIKA KHAUZAKAN

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	26 Jul 2018 07:35
Last Modified:	26 Jul 2018 07:35
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5361

Actions (login required)

View Item