JAYANTO, WENDI (2009) Kompetensi pengadilan negeri padang dalam mengadili tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring trawl/pukat harimau oleh warga negara Thailand di perairan pulau Sikara-kara Natal Kabupaten Madina Propinsi Sumatera Utara / oleh Wendi Jayanto. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama: Wendi Jayanto (NIM: 205040077). (B) Judul Skripsi: Kompetensi Pengadilan Negeri Padang Dalam Mengadili Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Jaring Trawl/Pukat Harimau Oleh Warga Negara Thailand Di Perairan Pulau Sikara-Kara Natal Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara (C) Halaman: vii + 75 + 2009 (D) Kata Kunci: Kompetensi Pengadilan Negeri, Pengadilan Perikanan, Tindak Pidana Perikanan (E) Isi: Seiring dengan meningkatnya praktik-praktik pencurian ikan (illegal fishing) dengan menggunakan jaring trawl/pukat harimau yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia jelas telah menurunkan potensi sumber daya laut dan merugikan negara. Untuk mengatasi permasalahan ini membentuk peradilan perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun dalam praktek pelaksanaannya kewenangan Pengadilan Negeri Padang melampaui batas kewenangnya yang seharusnya secara kompetisi absolut dan locus delicti-nya diadili oleh Pengadilan Perikanan Medan. Apakah Pengadilan Negeri Padang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring trawlyang terjadi di Kabupaten Madina wilayah Provinsi Sumatera Utara? Penulis meneliti masalah ini dengan menggunakan metode penelitian normatif. Data penelitian menunjukkan secara judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan para Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Secara judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri Padang tidak berkompetensi untuk mengadili tindak pindana perikanan yang terjadi di luar wilayah hukumnya. Adanya putusan yang tidak sesuai dan melampui kewenangan mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang atas perkara tindak pidana perikanan, menunjukkan adanya ketidakpahaman hakim akan hukum positif tertulis yang berlaku di Republik Indonesia. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan instansi kehakiman agar para hakim dapat mengikuti perkembangan hukum positif tertulis yang ada di Indonesia, sehingga dalam masalah kompetensi mengadili tidak keluar dari batas wewenang mengadili baik dalam kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan dan keadilan yang dapat di capai. (F) Acuan: 32 (1945-2009). (G) Pembimbing : Yuwono Prianto,S.H, M.H. (H) Penulis : Wendi Jayanto
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 08:39 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 08:39 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5680 |
Actions (login required)
 |
View Item |
