Analisis Terhadap Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bagi Penerima Suap (Contoh Kasus: Urip Tri Gunawan dan I Nyoman Suisnaya) / oleh Jessica Atalia Marintan Pangaribuan.

PANGARIBUAN, JESSICA ATALIA MARINTAN (2012) Analisis Terhadap Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bagi Penerima Suap (Contoh Kasus: Urip Tri Gunawan dan I Nyoman Suisnaya) / oleh Jessica Atalia Marintan Pangaribuan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial pada negara hukum yang selalu mengutamakan berlakunya hukum negara tersebut berdasarkan undang-undang agar dapat terwujudnya tujuan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pasal yang mengatur satu perbuatan pada dua pasal yang berbeda yakni Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b terkait dengan perbuatan suap. Dalam penerapan kedua pasal tersebut secara yuridis menimbulkan permasalahan dalam kepastian hukum. Permasalahan yang ingin disampaikan dan dibahas oleh penulis adalah: Bagaimana penerapan ketentuan bagi penerima suap yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam contoh kasus Urip Tri Gunawan dan I Nyoman Suisnaya?. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian, Urip Tri Gunawan yang dikenakan Pasal 12 huruf b yang hukumannya lebih berat, dibandingkan dengan I Nyoman Suisnaya yang dikenakan Pasal 5 ayat (2) yang hukumannya lebih ringan. Penerapan ketentuan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena pada hakekatnya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b adalah sama. Seharusnya Urip Tri Gunawan dapat dikenakan Pasal 5 ayat (2) sama seperti I Nyoman Suisnaya, karena perbuatan yang dilakukan keduanya adalah sama. Dalam hal ini kedunya sama-sama sebagai penerima suap dan menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini bisa menyebabkan penegak hukum menjadi tidak obyektif karena adanya duplikasi pengaturan. Penulis menyampaikan saran bahwa perlu adanya pengaturan kembali terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghindari adanya duplikasi pengaturan terhadap satu perbuatan yang sama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Ketidakpastian hukum bagi penerima suap.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 26 Jul 2018 09:17
Last Modified: 26 Jul 2018 09:17
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5687

Actions (login required)

View Item View Item