MARTOGI, DONY RANAP (2009) Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan dengan adanya prinsip ultimum remedium yang terkandung dalam UUPLH / oleh Dony Ranap Martogi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Nama : Doni Ranap Martogi (205030192) B. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Dengan Adanya Prinsip Ultimum Remedium Yang Terkandung Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. C. Halaman : vi + 124 + Daftar Pustaka, 2009 D. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan. E. Isi : Peradaban modern diakui telah mampu mengantarkan manusia pada tingkat kesuksesan kehidupan material yang luar biasa, dengan kemampuannya manusia, mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah. Namun dibalik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungannya, melalui praktek eksploitasi lingkungan secara membabi buta tanpa mengidahkan dampak yang ditimbulkan baik terhadap manusia sendiri maupun lingkungan hidup. Dua masalah yang menjadi perhatian dunia internasional dewasa ini adalah masalah pembangunan (development) dan masalah kualitas lingkungan hidup (quality of enviroment). Hal ini terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai ??The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders?? yang sering menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan, kejahatan kesejahteraan sosial dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup, ketiga kejahatan ini sering berhubungan erat karena memang tidak dapat dipisahkan keterkaitan masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini korporasi melakukan tindakan yang melanggar suatu aturan hukum, istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu ?tindak pidana??. Tindak pidana yang dalam istilah bahasa Belanda yaitu ?strafbaar feit??, yang merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia. maka korporasi juga merupakan subyek hukum pidana disamping manusia alamiah. Dalam hal ini penegakan hukum lingkungan, mengenai sanksi pidana pada korporasi tidak pernah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dapat disimpulkan bahwa UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia sangat lemah. F. Daftar acuan : 37 (1982-2008) G. Pembimbing : Soetan Budhi SS, S.H., M.H. H. Penulis Doni Ranap Martogi
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 27 Jul 2018 03:14 |
| Last Modified: | 27 Jul 2018 03:14 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5806 |
Actions (login required)
 |
View Item |
