NUANSA, ASA (2009) Perubahan kategori proyek kepentingan umum menurut Peraturan presiden Nomor 65 tahun 2006 / oleh Asa Nuansa. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Asa Nuansa ; NIM: 205020030 (B) Judul Skripsi : Perubahan Kategori Proyek kepentingan Umum Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 (C) Halaman : vii + 82 + lampiran; 2009 (D) Kata Kunci : Pengadaan tanah, kepentingan umum. (E) Isi : Tanah merupakan salah satu modal dalam pembangunan, meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah sebagai sarana atau objek dimana pembangunan itu dilaksanakan, maka pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Pengadaan tanah untuk pembangunan telah diatur didalam Perpres No. 65 Tahun 2006 yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kategori kepentingan umum? Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penilitian empiris. Pembangunan yang saat ini dilaksanakan banyak yang dikatakan sebagai kepentingan umum, namun dalam hal ini tidak semua proyek kategori kepentingan umum dapat dikatakan sebagai dengan kepentingan umum. Dalam hal ini sudah diatur di dalam Perpres yang dikeluarkan pemerintah, untuk menjamin kepastian tentang hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai kepentingan umum, karena banyak masyarakat salah mengartikan istilah kepentingan umum. Sehingga perlu diberikan suatu batasan pengertian tentang arti kepentingan umum, dengan memberikan batasan tentang hal-hal apa yang dapat disebut dengan istilah kepentingan umum maka akan dapat dimengerti tentang hal-hal yang dimaksud dengan kepentingan umum oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, karena didalam kategori ini sudah disebutkan secara terperinci dan sangat jelas. Bila terjadi suatu permasalahan yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai kepentingan umum maka dapat mengacu pada aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. jadi dengan adanya Perpres ini dapat menjadi suatu acuan dalam melaksanakan proyek-proyek yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, dengan adanya aturan yang jelas ini diharapkan tidak terjadi suatu kerancuan pengertian dalam kepentingan umum. (F) Daftar acuan : 21 (1945-2008) (G) Dosen Pembimbing : Endang Pandamdari, S.H., M.H. (H) Penulis : Asa Nuansa
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 27 Jul 2018 03:19 |
Last Modified: | 27 Jul 2018 03:19 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5810 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |