Penerapan Ketentuan Penyertaan (Deelneming) Oleh Majelis Hakim Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan No.13/Pid.B/Tpk/ 2011/Pn.Jkt.Pst) / oleh Debby Ferdiana

FERDIANA, DEBBY (2012) Penerapan Ketentuan Penyertaan (Deelneming) Oleh Majelis Hakim Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan No.13/Pid.B/Tpk/ 2011/Pn.Jkt.Pst) / oleh Debby Ferdiana. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Korupsi semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun dari modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi Internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara.Tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Di samping pendekatan undang-undang digunakan juga pendekatan kasus (case approach). Hasil analisa penulis, Putusan No.13/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Direktur PT.Lasindo yaitu Musfar Aziz, yang ditetapkan oleh Majelis hakim melakukan tindak pidana korupsi acuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 dan atas perubahannya UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat, dikarenakan dilihat dari unsur Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ?menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang ada padanya? melainkan yang terjadi adalah tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang di lakukan oleh Musfar Aziz kepada Bachtiar Chamsyah. Bahwa putusan majelis hakim tersebut mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 namun tidak secara tegas menentukan bentuk deelneming apa yang dilakukan oleh Musfar Aziz, namun setelah dianalisis dalam kasus ini yang terjadi adalah tindak pidana suap, dimana Musfar Aziz sebagai pemberi suap, sehingga tidak tepat dicantumkan dalam putusan tersebut adanya tindak pidana penyertaan berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Bachtiar Chamsyah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: penerapan, Korupsi, Penyertaan
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 30 Jul 2018 09:14
Last Modified: 30 Jul 2018 09:14
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6161

Actions (login required)

View Item View Item