Penerapan hukum terhadap pornografi di media cetak dalam era kebebasan pers di Indonesia (studi kasus majalah playboy indonesia dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 2362/Pid.B/2006/ PN.Jak.Sel) / oleh Beny Muliawan

MULIAWAN, BENY (2007) Penerapan hukum terhadap pornografi di media cetak dalam era kebebasan pers di Indonesia (studi kasus majalah playboy indonesia dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 2362/Pid.B/2006/ PN.Jak.Sel) / oleh Beny Muliawan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Beny Muliawan. (B) NIM: 205020060. (C) Judul Skripsi: Penerapan Hukum Terhadap Pornografi Di Media Cetak Dalam Era Kebebasan Pers Di Indonesia (Studi Kasus Majalah Playboy Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel). (D) viii+73+lampiran. (E) Kata Kunci: Pornografi Di Media Cetak. (F) Isi: Pornografi di media cetak dalam era kebebasan pers yang merupakan fokus pembahasan dalam skripsi ini bermula dari diterbitkannya majalah Playboy Indonesia. Pada tanggal 7 April 2006, majalah Playboy Indonesia terbit dengan foto gadis sampul Andhara Early dan Playmate Kartika Oktaviani Gunawan, kedua model ini difoto dengan menggunakan pakaian minim dan menonjolkan bagian tubuh tertentu. Sebelum majalah Playboy Indonesia terbit, beberapa organisasi masyarakat tertentu telah melakukan protes penolakan terhadap majalah Playboy yang dianggap sebagai ikon pornografi. Redaksi majalah Playboy meberikan jaminan bahwa isi majalah playboy Indonesia akan berbeda dengan versi aslinya dan dijual dalam keadaan tersegel rapi serta dijual di tempat khusus. Kenyatannya majalah Playboy Indonesia dapat ditemui dijajakan di lampu merah dan kaki lima dekat sekolah. Atas dugaan pornografi dan penjualan majalah yang tidak pada tempatnya, membuat masyarakat melaporkan majalah Playboy Indonesia ke Kepolisisan. Penulis dalam penulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap pornografi di media cetak dalam era kebebasan pers. Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian empiris. Dalam proses di Pengadilan negeri Jakarta Selatan, JPU mendakwa Erwin Arnada selaku pimpinan redaksi majalah Playboy Indonesia dengan pasal 282 ayat (3) KUHP. JPU tidak memperhatikan bahwa media yang digunakan untuk memasang foto pose kedua model tersebut adalah majalah. Majelis hakim menimbang bahwa majalah Playboy Indonesia merupakan produk pers sehingga harus diselesaikan dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999. JPU seharusnya lebih cermat dalam membuat surat dakwaan dengan memperhatikan media yang digunakan dan kepolisian juga seharusnya menetapkan modelnya sebagai tersangka dengan tidak mengacu pada UU Pers, karena modelnya bukan insan pers dengan mengacu pada pasal 282 ayat (3) KUHP dan memproses ke Pengadilan agar memberikan efek jera bagi pelaku dan model lainnya untuk berfikir dua kali sebelum difoto. (G) Daftar acuan: 24 (1960-2007) (H) Pembimbing: P.C. Hadiprastowo, S.H. (I) Penulis: Beny Muliawan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Aug 2018 07:03
Last Modified: 02 Aug 2018 07:03
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6596

Actions (login required)

View Item View Item