SOFWAN, SHINTAMI (2007) Penyelesaian sengketa harta dari perkawinan di bawah tangan ditinjau dari segi hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus perkawinan di bawah tangan antara cut Memey dengan Jacksen Paraangin-angin) / oleh Shintami Sofwan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : SHINTAMI SOFWAN ( NIM: 205020206 ) (B) Judul : PENYELESAIAN SENGKETA HARTA DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN ANTARA CUT MEMEY DENGAN JACKSEN PARANGIN-ANGIN). (C)Halaman : xii + 81+ lampiran + Tahun 2007 (D)Kata kunci : PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN. (E)Isi : Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang telah memiliki Undang-undang perkawinan nasional sejak tahun 1974 dan sudah berlaku secara efektif sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Tetapi terbukti masih terdapat perkawinan yang dilakukan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut agama dan kepercayaan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan di bawah tangan telah memenuhi ketentuan yang diatur Pasal 2 ayat (1),tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif saja, oleh karena itu muncul pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan itu dianggap sah walaupun tidak dicatatkan. Akan tetapi karena para pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan tersebut tidak mempunyai surat nikah, maka terjadi kesulitan dalam hal membuktikan adanya perkawinan bagi keturunannya dan pihak ketiga. Jika perkawinan di bawah tangan dianggap sah dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum baik terhadap istri, anak maupun harta benda. Tetapi sebaliknya ada pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak sah, maka perlu adanya usaha-usaha agar setiap perkawinan itu selalu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian dapat menimbulkan akibat terhadap hubungan suami istri, anak dan harta kekayaan. Salah satu akibat yang sering menjadi perselisihan yaitu mengenai pembagian harta antara suami istri. Penyelesaian sengketa harta dari perkawinan telah diatur dalam pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi sengketa harta akibat putusnya suatu perkawinan, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing pihak, maksudnya adalah ketentuan hukum adat, hukum agama atau hukum yang ditunjuk oleh para pihak dalam perjanjian perkawinan. Namun dalam hal penyelesaian sengketa harta tersebut timbul suatu persoalan hukum yaitu mengenai harta yang berasal dari perkawinan di bawah tangan, hal ini menjadi perbincangan di dalam masyarakat terutama para ahli hukum. Jika terjadi sengketa harta dari perkawinan di bawah tangan, maka para pihak dan pihak-pihak yang bersangkutan menemukan kendala untuk menentukan ketentuan hukum mana yang berlaku terhadap sengketa harta dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sejauh ini, sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa penyelesaian sengketa harta dari perkawinan di bawah tangan tidak dapat diselesaikan secara hukum. (F) DAFTAR ACUAN : 11 (1976-2005) (G) DOSEN PEMBIMBING : Prihatini Adnin, SH, S.Hum (H) PENULIS : Shintami Sofwan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Aug 2018 07:51 |
| Last Modified: | 02 Aug 2018 07:51 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6648 |
Actions (login required)
 |
View Item |
