WIJAYA, DANIEL KURNIAWAN (2007) Penyelesaian sengketa tentang klausula force majeure dalam perjanjian pengikatan jual beli ruko (studi kasus putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/PDT/2000 mengenai gugatan wanprestasi antara Tjie Kim Ha melawan PT Cakra Bina Lestari) / oleh Daniel Kurniawan Wijaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Daniel Kurniawan Wijaya (NIM : 205030035). (B) Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa tentang Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pdt/2000 mengenai Gugatan Wanprestasi antara Tjie Kim Ha melawan PT. Cakra Bina Lestari). (C) Halaman : vii + 85 + 2007 (D) Kata kunci : Perjanjian pengikatan jual beli, force majeure (E) Isi : Sebaik-baiknya para pihak membuat dan mengatur suatu perjanjian, dapat terjadi suatu keadaan memaksa atau force majeure yaitu kejadian atau peristiwa yang tidak terduga dan diluar kemampuan dari para pihak. Akibatnya salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi dari perjanjian, hal ini lah yang terjadi pada PT. Cakra Bina Lestari yang melakukan keterlambatan penyerahan ruko kepada Tjie Kim Ha (pembeli) karena terjadi keterlambatan pengeluaran surat IMB oleh pihak Pemda DKI Jakarta. Apakah keterlambatan surat IMB itu dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau force majeure dan sejauh mana klausula force majeure itu berlaku bagi para pihak ?. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan metode penelitian yuridis empiris yang diwujudkan dengan wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli properti seperti rumah dan ruko, pihak pengembang seringkali tidak mempersiapkan dengan matang perencanaan pembangunan khususnya dokumen yang menyangkut masalah perizinan. Sebenarnya sudah prosedur dan ketentuan yang mengaturnya, namun pihak pengembang sering kali mengabaikan hal tersebut dan klausula force majeure ini lah yang dijadikan dasar untuk berlindung. Pada akhirnya secara tidak langsung pihak konsumen/pembeli lah yang dirugikan. Sebagai saran bagi pihak pengembang agar melakukan persiapan yang matang dalam merencanakan suatu pembangunan atau proyek dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga recana tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak-pihak lain terutama pihak pembeli. (F) Acuan : 18 (1973-2007) (G) Pembimbing Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S. (H) Penulis Daniel Kurniawan Wijaya
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Aug 2018 07:54 |
| Last Modified: | 02 Aug 2018 07:54 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6651 |
Actions (login required)
 |
View Item |
