PRIMADHANI, SHINEKE LINTANG (2007) Perlindungan hukum negara Republik Indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia sektor informal di Malaysia / oleh Shineke Lintang Primadhani. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Shineke Lintang Primadhani NIM: 205020091 (B) Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Negara Republik INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR INFORMAL DI MALAYSIA. (C) Halaman viii + 84 + 2007 (D) Kata Kunci : Perlindungan TKI sektor informal di Malaysia (E) Isi : Pengiriman TKI ke luar negeri sejak tahun 1980 telah dilakukan secara resmi baik oleh pemerintah maupun pihak swasta sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pada tanggal 18 Oktober 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri sebagai usaha pemerintah untuk melindungi TKI. Penempatan TKI ke luar negeri menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, disatu sisi masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut sebagai usaha untuk memajukan kesejahteraan TKI serta penghasil devisa bagi negara, namun disatu sisi masyarakat beranggapan hal tersebut dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Dalam hal ini terjadi permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap aspek legalitas penempatan TKI yang akan ditempatkan diluar negeri pada sektor informal khususnya di Malaysia. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa pemerintah secara optimal telah melakukan perlindungan terhadap TKI mulai dari pra penempatan, masa ditempatkan serta purna penempatan. Dengan demikian jika terjadi permasalahan terhadap perlindungan TKI sudah ada aturan yang mengatur meskipun permasalahan yang terjadi pada pemempatan TKI di luar negeri seringkali kurang dipahami oleh TKI itu sendiri serta kurang berfungsinya sistem perlindungan TKI. Dengan demikian hendaknya pemerintah lebih pro aktif dalam menertibkan PJTKI terhadap pengiriman TKI khusus sektor informal dengan memberi sanksi yang tegas terhadap PJTKI yang tidak bertanggung jawab. Bagi TKI hendaknya diberikan pengetahuan berdasarkan jabatan pekerjaan serta diberikan pendidikan bahasa agar dapat melakukan komunikasi dan menyesuaikan kondisi dimana TKI ditempatkan. (F) Daftar acuan : 16 (1984-2005) (G) Dosen Pembimbing : Hj. Mulati, SH, MH (H) Penulis : Shineke Lintang Primadhani
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Aug 2018 08:42 |
| Last Modified: | 02 Aug 2018 08:42 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6680 |
Actions (login required)
 |
View Item |
