Tindakan Densus Terhadap Orang Yang Diduga Teroris Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (Kasus Penangkapan Azahari Oleh Densus Anti Teror Polri) / oleh Seh Ahmad Nuksebandi

NUKSEBANDI, SEH AHMAD (2012) Tindakan Densus Terhadap Orang Yang Diduga Teroris Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (Kasus Penangkapan Azahari Oleh Densus Anti Teror Polri) / oleh Seh Ahmad Nuksebandi. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Terorisme adalah penciptaan situasi yang mencekam yang dilakukan oleh individu/kelompok bahkan suatu negara terhadap pihak lain baik secara fisik maupun psikis yang menimbulkan rasa takut yang meluas. Ataupun penggunaan teror secara sistimatis atau kekerasan yang tidak dapat diprediksi yang ditujukan untuk menyerang pemerintah, publik ataupun individual demi kepentingan atau tujuan tertentu. Peristiwa 11 September 2001 tercatat oleh sejarah sebagai kejahatan terorisme di tingkat dunia yang memakan korban Manusia sangat besar jumlahnya. Sementara itu di Indonesia peristiwa bom Bali 1 dan bom Bali 2 yang diduga dilakukan oleh Azahari Cs, merupakan aksi teror yang paling banyak memakan korban jiwa dan tragedi ini berimbas global karena sebagian besar korbannya adalah warga negara asing. Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, terutama dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No.15 Tahun 2003, mempertegas komitmen Polri dan Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam perang global melawan terorisme. Hal ini telah disadari oleh Pimpinan Polri, ini terbukti dengan dibentuknya ?DETASEMEN KHUSUS ANTI TEROR POLRI?, yang berperan dalam pencegahan, penanggulangan dan penindakan tindak pidana terorisme. Dalam penulisan ini Penulis mengkaji beberapa permasalahan yaitu : 1. Mengapa tindakan Densus (penangkapan) terhadap Azahari yang diduga teroris tidak dikatagorikan sebagai tindak pidana melanggar HAM ?, dan 2. Bagaimana tindakan Densus (penangkapan) terhadap Azahari yang diduga teroris dan apa penyelesaian hukumnya terhadap anggota Densus yang terindikasi melanggar HAM ?. Dalam tulisan ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data-data empiris yang didapati dari kententuan perundang-undangan dan data-data di lapangan. Penanganan terhadap pelaku terorisme ini dengan menghadirkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pengeboman di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu dalam penulisan ini juga mencantumkan mengenai hak dan kewenangan pelaku atau teroris dalam mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hak yang dimilikinya yaitu hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu Penulis menyarankan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme selalu mengedepankan dan menjungjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sekalipun tindak pidana terorisme merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tapi bukan berarti melegalkan aparatur negara (Polri) untuk berbuat sewenang-wenang (abuse of power) terhadap orang yang diduga teroris.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Densus, Teroris, Hak Asasi Manusia (HAM).
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 07 Aug 2018 01:30
Last Modified: 07 Aug 2018 01:30
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7040

Actions (login required)

View Item View Item