ERIANA, ERIANA (2004) Analisis kegiatan monopoli pelaku usaha di bidang perbioskopan (studi kasus Cineplex 21) / oleh Eriana. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Merek dagang 21 (twenty one) dimiliki oleh PT Subentra Nusantara yang didirikan pada tanggal 7 Juni 1988 yang kemudian diubah pada tanggal 14 Desember 1998 menjadi PT Nusantara Sejahtera yang menjalankan kegiatan usaha perbioskopan, hiburan dan rekreasi serta restoran, ekspor-impor, pertambangan, pengangkutan, pertanian dan telekomunikasi. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dibidang perbioskopan perseroan tersebut bekerjasama dengan PT Camila Internusa film dan PT Satrya perkasa esthetika film yang merupakan anak perusahaan dari PT Nusantara Sejahtera Raya yang menjalankan kegiatan usaha dibidang industri pembuatan film, pembangunan, bioskop, laboratorium processing film dan penyewaan film yang kemudian ketiga perseroan tersebut dinamakan Cineplex Group 21 yang saling bekerjasama dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang perbioskopan dan menguasai 75% dari pangsa pasar disamping itu, sebagai distributor tunggal untuk film-film yang diproduksi oleh MPA (Motion Picture Association) yang merupakan suatu perkumpulan produser film di Amerika. Dilihat dari uraian kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga perseroan tersebut diatas, maka berdasarkan laporan yang diberikan oleh Monopoly wacth kepada komisi pengawas persaingan usaha bahwa cineplex group 21 telah melanggar undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hal integrasi vertikal, perjanjian tertutup, monopoli, monopsomi, penguasaan pasar, posisi dominan, jabatan rangkap, serta kepemilikan saham mayoritas. Komisi pengawas persaingan usaha sebagai lembaga independen yang berhak mengadili perkara praktek monopoli hanya memutus mengenai kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki PT Nusantara Sejahtera Raya, padahal laporan yang diberikan oleh monopoly watch sudah disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Jika ada ketidaktegasan dalam komisi pengawas persaingan usaha dalam memutus perkara praktek monopoli perbisokopan ini, sehingga mengakibatkan pihak pelapor dalam hal ini monopoly watch merasa tidak puas dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh komisi pengawas persaingan usaha.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 10 Aug 2018 07:56 |
| Last Modified: | 10 Aug 2018 07:56 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7589 |
Actions (login required)
 |
View Item |
