GOZALI, CHRISTINE (2005) Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasca Penyerangan Militer Amerika Serikat ke Irak/Oleh Christine Gozali. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah dibentuk sejak adanya Perang Dunia pertama dan Perang Dunia kedua. Sebelumnya ada Liga Bangsa-Bangsa, namun gagal dalam melaksanakan tugasnya dan akhirnya diganti dengan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuk untuk berperan sebagai penjaga perdamaian internasional, pelindung hak asasi manusia dari kejahatan perang dan hak hidup semua bangsa. Sejak dulu Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat melaksanakan tugasnya, tetapi tugasnya sebagai penjaga perdamaian agak tersendat-sendat sejak adanya pertikaian antara Amerika Serikat dengan Irak. Hal ini sudah berlangsung sejak adanya Perang Irak pertama yang dikenal dengan Perang Teluk. Irak berusaha menginvasi negara Kuwait untuk menguasai hasil minyak buminya. Hal ini kemudian ditentang oleh Amerika Serikat, dan atas prakarsa Amerika Serikat, akhirnya Irak terkena embargo ekonomi. Namun masalah muncul kembali setelah adanya issue senjata pemusnah massal yang dikembangkan oleh Irak yang mengkhawatirkan Amerika Serikat sebelumnya dirundung masalah akibat terorisme yang membuat negara Amerika Serikat berduka, yaitu penyerangan terhadap Pentagon dan WTC, 11 September 2001. Masalah senjata pemusnah massal terus berkembang sejak tahun 2002. Irak menyangkal hal demikian sehingga menantang Amerika Serikat dan PBB untuk menginspeksi negara tersebut. Peranan PBB dalam menginspeksi negara Irak tersebut yaitu dengan membentuk Unscom (United Nations Special Commission) yang kemudian diganti menjadi Unmovic (UN Monitoring, Verification and Inspection Commission). Akhirnya pada tanggal 8 November 2002 dikeluarkan resolusi PBB No 1441 atas prakarsa Amerika Serikat sebagai Anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini adalah resolusi yang keras dan sebagai dasar penyerangan Amerika Serikat ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003. Kedaulatan Irak pun terganggu oleh adanya serangan Amerika Serikat tersebut. Sebelum perang anggota-anggota Dewan Keamanan PBB yang lain sudah menolak keinginan Amerika Serikat untuk menyerang Irak seperti Jerman, Rusia, Cina dan Perancis. Bahkan banyak demonstrasi anti perang di belahan dunia sebagai reaksi atas Amerika Serikat dan koalisinya ketika penyerangan terjadi. Perang berakhir pada tanggal 10 April 2003. Negara Irak perlu perbaikan setelah dikeluarkannya Resolusi 1483, 1500 dan 1511. Resolusi ini mengenai perbaikan di Irak, keamanan, dan pemerintahan yang baru. Dalam hal ini, pemerintahan Irak perlu pengakuan dari negara-negara lain atas bergantinya pemerintahan yang lama menjadi pemerintahan yang baru. Peranan PBB sudah berfungsi baik dengan membantu pengalihan pemerintahan yang lama yaitu dari pemerintahan Saddam Hussein yang otoriter (Republik) menjadi federal. Pasukan Multinasional juga sudah berfungsi untuk berjaga-jaga di Irak.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasca Penyerangan Militer |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 10 Aug 2018 08:20 |
| Last Modified: | 10 Aug 2018 08:20 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7602 |
Actions (login required)
 |
View Item |
