Proses penyelesaian aset-aset pemerintah Republik Indonesia di Timor Timur Pasca Referendum (suatu tinjauan hukum internasional) / oleh Dedia Utama

UTAMA, DEDIE (2004) Proses penyelesaian aset-aset pemerintah Republik Indonesia di Timor Timur Pasca Referendum (suatu tinjauan hukum internasional) / oleh Dedia Utama. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Selama 23 tahun Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, sudah banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh Indonesia. Tetapi, kini Timor-Timur sudah merdeka dan menjadi negara berdaulat, aset-aset publik yang pernah dibangun di Timor Leste kini tidak dapat dimiliki kembali. Masalah aset ini telah diundangkan oleh undang-undang negara Timor Leste, terutama aset-aset publik. Walaupun sempat mendapat penolakan dari Menteri Luar Negeri Timor Leste untuk menyelesaikan masalah mengenai aset, tetapi kini dalam kerangka perjanjian bilateral. MOU dan joint statement merupakan kerangka perjanjian ini memberikan solusi atas tidak didapatnya suatu konpensasi apapun oleh Indonesia. Walaupun konvensi Wina 1978 dan 1983 belum berlaku, tetapi itikad baik sudah ditunjukkan oleh kedua negara dengan membuat perjanjian bilateral yang sesuai dengan apa yang ditentukan di dalamnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 14 Aug 2018 09:18
Last Modified: 14 Aug 2018 09:18
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7926

Actions (login required)

View Item View Item