Hartanto, Alwin Widyanto (2018) Kajian terhadap penentuan tingkat kandungan dalam negeri komponen telepon seluler 4G/LTE setelah berlakunya undang undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal / Alwin Widyanto Hartanto. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Penanaman Modal merupakan hal penting bagi perekonomian nasional Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa penanaman modal juga merupakan kegiatan yang sangat berisiko. Hal tersebut telah menjadi persoalan yang tak terpisahkan dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO). Demi meningkatkan kepercayaan investor, Indonesia ikut dalam WTO dan menandatangani perjanjian-perjanjian perdagangan internasional, termasuk TRIMs yang berkenaan dengan penanaman modal yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk memastikan bahwa peraturan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disetujui Indonesia. Hal ini juga berarti setiap kebijakan penanaman modal di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh TRIMs, salah satunya prinsip National Treatment. Prinsip National Treatment melarang diskriminasi orang maupun barang berdasarkan asal negaranya. Akibatnya, penentuan persyaratan komponen lokal tidak diperbolehkan. Masalah timbul ketika pemerintah menerbitkan Peraturan TKDN yang mengharuskan Ponsel berteknologi 4G/LTE yang dijual di Indonesia mengandung komponen dalam negeri yang besarannya ditentukan pemerintah. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip National Treatment dan menyimpang dari sifat norma yang tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Untuk mengkaji keabsahan dari Peraturan TKDN tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang didukung bahan non-hukum berupa hasil wawancara pada kementerian terkait yang mengeluarkan Peraturan TKDN. Melalui penelitian, didapati bahwa Peraturan TKDN dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan negara. Akan tetapi, Peraturan TKDN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum. Oleh sebab itu, Peraturan TKDN tidak memiliki keabsahan (validity).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 04 Dec 2018 09:43 |
| Last Modified: | 04 Dec 2018 09:43 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9401 |
Actions (login required)
 |
View Item |
