Tanjung, Nadya Salsha (2024) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ilegal Dengan Pendekatan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman Depan_Nadya Salsha Tanjung_205200206.pdf Download (135kB) |
|
|
Text
Bab isi_Nadya Salsha Tanjung_205200206.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka_Nadya Salsha Tanjung_205200206.pdf Download (41kB) |
|
|
Text
Lampiran_Nadya Salsha Tanjung_205200206.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB) |
Abstract
Praktik aborsi, meskipun dilarang secara hukum kecuali dalam kasus tertentu seperti kedaruratan medis atau akibat pemerkosaan, tetap dilakukan dengan berbagai alasan yang meliputi ketidakmampuan merawat anak, masalah sosial, atau tekanan dari pasangan. Kehamilan yang tidak diinginkan juga sering kali mengarah pada dua pilihan sulit: mempertahankan kehamilan yang tidak direncanakan atau melakukan aborsi. Di Indonesia, hukum aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 dengan pengecualian tertentu, termasuk untuk kasus kehamilan akibat perkosaan atau jika membahayakan kesehatan ibu. Namun, implementasinya masih menimbulkan masalah, termasuk adanya aborsi ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang memadai. Penelitian ini menjawab bagaimana sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal dan menyertakan analisis yuridis dari Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn Bau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji peraturan yang ada dan memberikan gambaran terhadap implementasinya di apangan. Penelitian ini menitikberatkan pokok dari Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn Bau yaitu terkait permasalahan seputar kehamilan yang tidak diinginkan dan praktik aborsi di Indonesia, dimana terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan tunggal melanggar pasal 194 jo pasal 75 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Hasilnya, terdakwa dianggap melanggar Undang- undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan opsi pidana kurungan jika denda tidak dibayar.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA |
| Uncontrolled Keywords: | Aborsi, Kehamilan yang tidak diinginkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 07 Jul 2025 08:03 |
| Last Modified: | 07 Jul 2025 08:03 |
| URI: | https://repository.untar.ac.id/id/eprint/47691 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
