Analisis Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PN NO. 316/PDT.SUS-BPSK/2020/PN BTM MEMBATALKAN PUTUSAN BPSK NOMOR 011/PK-ARB/BPSK/IX/2020)

Saputra, Dony (2022) Analisis Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PN NO. 316/PDT.SUS-BPSK/2020/PN BTM MEMBATALKAN PUTUSAN BPSK NOMOR 011/PK-ARB/BPSK/IX/2020). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER_Dony Saputra_205160165.pdf Download (173kB)
	Text Pengesahan_Dony Saputra_205160165.pdf Download (216kB)
	Text persetujuan_Dony Saputra_205160165.pdf Download (17kB)
	Text KATA PENGANTAR_Dony Saputra_205160165.pdf Download (92kB)
	Text DAFTAR ISI_Dony Saputra_205160165.pdf Download (76kB)
	Text ABSTRAK_Dony Saputra_205160165.pdf Download (62kB)
	Text BAB I_Dony Saputra_205160165.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text BAB II_Dony Saputra_205160165.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text BAB III_Dony Saputra_205160165.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text BAB IV_Dony Saputra_205160165.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
	Text BAB V_Dony Saputra_205160165.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_Dony Saputra_205160165.pdf Download (103kB)
	Text Lampiran_Dony Saputra_205160165_SKRIPSI 2022.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text JURNAL_Dony Saputra_205160165.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)

Abstract

BPSK sebagai lembaga yang mengurus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha memiliki putusan yang bersifat final dan binding berdasarkan Pasal 54 ayat 3 UU 8/1999. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UU 8/1999, ditemukan celah bahwa terhadap putusan BPSK dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri. Tidak sampai di Pengadilan Negeri saja, putusan BPSK juga dapat diajukan kasasi ke MA. Hal tersebut menunjukkan adanya pasal-pasal yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Lalu bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan putusan BPSK pada perkara dengan putusan PN Batam No. 316/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN BTM? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan kepastian dan menentukan ruang lingkup terhadap pengajuan keberatan atas putusan BPSK, MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2006 yang secara garis besar menjelaskan ruang lingkup dan tata cara pengajuan keberatan atas putusan BPSK. Kemudian sehubungan dengan studi kasus yang diangkat oleh penulis, diketahui bahwa Majelis Hakim PN Batam mengambil yurisprudensi sebagai acuan pertimbangan hukum untuk memutus perkara yang ada. Selain itu, diketahui juga bahwa dalam perjanjian para pihak sudah mengatur forum

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly S.H, M.H., APU
Uncontrolled Keywords:	Putusan, BPSK, Perlindungan Konsumen
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	11 Aug 2022 08:26
Last Modified:	11 Aug 2022 08:26
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37028

Actions (login required)

View Item