Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Suami Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Dan Undang- Undang Tentang Pkdrt (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pid/2020/Pt Mnd)

Daniel, Daniel (2024) Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Suami Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Dan Undang- Undang Tentang Pkdrt (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pid/2020/Pt Mnd). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Daniel_205190152.pdf Download (693kB)
	Text Bab isi_Daniel_205190152.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Daniel_205190152.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text Lampiran_Daniel_205190152.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelantaran atau pengabaian terhadap isteri dan anak merupakan suatu bentuk daripada tindak pidana yang dimana sebagai seorang suami ataupun ayah melupakan kewajibannya serta tanggung jawabnya dalam memberikan penyediaan terhadap pemenuhan hak-hak dasar daripada isteri dan anaknya. Hal ini tentu saja berdampak buruk terhadap isteri dan anaknya, yang mengakibatkan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut tidak mendapatkan perawatan, perhatian, serta perlindungan yang layak daripada orang yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban tersebut untuk dilakukan. Pada contoh kasus dalam masalah ini, seorang suami telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran yang dilakukan secara psikis terhadap kedua anaknya yang seharusnya telah melanggar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan putusan bebas terhadap terdakwa, sehingga menjadi pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh ayahnya jika dilihat dari Undang- Undang tentang PKDRT dan juga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan juga yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Sehingga metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan juga pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi di dalam Undang-Undang yang diatur dalam PKDRT dan Perlindungan Anak belum maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, bahkan kerugian yang diderita oleh korban dalam hal ini isteri dan anaknya tidak dapat sebanding dengan dampak negatif baik secara fisik, psikis, serta sosial daripada isteri dan anaknya. Dikarenakan pidana tidak mengenal adanya ganti kerugian sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ataupun kasus yang sedang terjadi akan menjadi pemasukan negara. Sehingga sangat diperlukan langkah lainnya ataupun solusi yang dapat meringankan beban yang telah diderita daripada isteri dan anaknya akibat daripada tindakan penelantaran suami atau ayahnya. Dimana solusi pertama untuk anak serta isteri menggunakan pemberlakuan keadilan restoratif (Restorative Justice) dan untuk solusi keduanya seorang isteri dapat melanjutkan kasus ini melalui jalur keperdataan dengan melakukan gugat nafkah dikarenakan status antara terdakwa dengan isterinya masih berstatus suami-isteri, sehingga isteri tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 03:31
Last Modified:	28 Oct 2024 03:31
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45054

Actions (login required)

View Item