Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pt. Nala Palma Cadudasa Di Desa Senambah (Studi Putusan Nomor 101/Pdt.Sus.-Phi/2019/Pnsmr)

Koniardy, Delvina (2024) Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pt. Nala Palma Cadudasa Di Desa Senambah (Studi Putusan Nomor 101/Pdt.Sus.-Phi/2019/Pnsmr). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Delvina Koniardy_205200188.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Delvina Koniardy_205200188.pdf Restricted to Repository staff only Download (16MB)
	Text Daftar Pustaka_Delvina Koniardy_205200188.pdf Restricted to Repository staff only Download (729kB)
	Text Lampiran_Delvina Koniardy_205200188.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Setiap pengusaha pasti membutuhkan tenaga kerja untuk keberlangsungan perusahaannya dan ketika sebuah perusahaan merekrut seorang tenaga kerja untuk menjadi pekerjanya, hal tersebut menjadikan hubungan antar keduanya menjadi hubungan kerja yang dilandaskan oleh sebuah perjanjian kerja. Perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban antar pihak, juga berisi jangka waktu masa kerja. Ketika waktu yang ditentukan habis, maka akan terjadi Pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK bukanlah sebuah perkara ketika terjadi dikarenakan habisnya masa waktu kerja, tetapi akan menjadi masalah jika terjadi secara sepihak. Seperti yang terjadi pada penelitian ini, Perselisihan PHK terjadi antara penggugat dengan tergugat akibat ketidakpahaman mengenai perbedaan antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja. Maka dari itu penulis merumuskan masalah tentang bagaimana interpretasi hukum tentang perbedaan hubungan kemitraan dan hubungan kerja, pertimbangan hakim, serta hak dan kewajiban antar pihak. Penelitian ini mengenakan metode yuridis normatif dengan teknik akumulasi data berbasis library research. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, terutama putusan nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr. Hasil penelitian mengungkap perbedaan esensial antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja, dengan pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa hubungan di antara pihak-pihak bersifat hubungan kerja karena mencakup unsur pekerjaan perintah dan pembayaran upah sehingga mengharuskan untuk penggugat membayarkan hak pekerja yang di PHK.seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pergantian hak kepada tergugat. Kesimpulannya, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan hubungan kemitraan dan hubungan kerja memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan proses hukum pemutusan hubungan kerja sepihak, dengan implikasi langsung pada hak dan kewajiban seluruh pihak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Gunardi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	PHK, Hubungan Kerja, Hubungan Kemitraan.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 03:37
Last Modified:	28 Oct 2024 03:37
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45058

Actions (login required)

View Item