Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Asn) Dan Netralitas Asn Dari Unsur Politik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Kota Ternate)

Alhadad, Fahrul (2024) Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Asn) Dan Netralitas Asn Dari Unsur Politik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Kota Ternate). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Fahrul Al Hadad_205239102.pdf Download (277kB)
	Text Bab isi_Fahrul Al Hadad_205239102.pdf Restricted to Repository staff only Download (967kB)
	Text Daftar Pustaka_Fahrul Al Hadad_205239102.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text Lampiran_Fahrul Al Hadad_205239102.pdf Restricted to Repository staff only Download (930kB)

Abstract

Politisasi birokrasi terhadap ASN berdampak buruk terhadap kualitas kinerja ASN, karena digunakan untuk memenuhi keinginan golongan tertentu, yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem merit sebagai konsep manajemen ASN di Indonesia dan bagaimana penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan netralitas ASN dari unsur politik berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya di Kota Ternate. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem merit pada dasarnya termuat dalam Pasal 51 UU ASN yang menyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Sistem merit ASN belum diterapkan dengan maksimal di pemerintahan Kota Ternate karena instansi pemerintahan belum memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam PermenPAN RB Nomor 40 Tahun 2018. Tentunya hal ini harus dibenahi secara bersama-sama, memiliki kemauan bersama untuk menerapkan sistem merit ASN ini agar terwujudnya good governance di Pemerintahan Kota Ternate. Masih terdapat kekurangan-kekurangan yaitu sumber daya aparatur yang belum mencukupi, penerapan sistem merit ASN belum dilaksanakan secara menyeluruh di setiap instansi pemerintah daerah, dan belum diterapkan semua prinsip good governance.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Rasji, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Penerapan Sistem Merit, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Netralitas
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 04:19
Last Modified:	28 Oct 2024 04:19
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45061

Actions (login required)

View Item