Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Inses Ditinjau dari UU Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan 48/Pid.B/2019/PN Prn)

Fevernova, Fiona Florencia (2024) Optimalisasi Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Inses Ditinjau dari UU Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan 48/Pid.B/2019/PN Prn). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Fiona Florencia Fevernova_205200146.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Fiona Florencia Fevernova_205200146.pdf Restricted to Repository staff only Download (714kB)
	Text Daftar Pustaka_Fiona Florencia Fevernova_205200146.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Fiona Florencia Fevernova_205200146.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia masih menunjukkan keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang optimal. Fokus utama kritik terletak pada aspek perlindungan fisik dan mental, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural bagi saksi dan korban, khususnya dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, kelemahan struktural Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang direvisi melalui UU No. 31 Tahun 2014, terlihat dalam keterbatasan perwakilan di tingkat pusat dan kurangnya penyebaran di setiap provinsi. Penelitian ini menyoroti upaya LPSK dalam membuka kantor perwakilan di berbagai daerah, meskipun menghadapi kendala mendapatkan izin prinsip dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meskipun telah menyediakan layanan Hotline 148 dan aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK di Android, tantangan terus muncul dalam menjamin perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban di daerah yang lebih mudah dijangkau. Dalam mengatasi ketidakoptimalan UU No. 31 Tahun 2014, perubahan signifikan terjadi melalui revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018. Revisi tersebut memperinci proses permohonan dan pelaksanaan kompensasi serta restitusi. Meskipun demikian, pemenuhan hak- hak korban masih menghadapi kesulitan karena posisi hukum korban kejahatan tidak diakui pada sistem peradilan pidana, yang lebih berorientasi pada perlindungan pelaku. Penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas undang-undang serta peningkatan kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi dan korban.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
Uncontrolled Keywords:	LPSK, Korban, Perlindungan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 05:17
Last Modified:	28 Oct 2024 05:17
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45075

Actions (login required)

View Item