Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Studi Kasus: Tokopedia)

Boy, Three (2024) Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Studi Kasus: Tokopedia). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Three Boy_207221007.pdf Download (190kB)
	Text Bab isiThree Boy_207221007.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Three Boy_207221007.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text Lampiran_Three Boy_207221007.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Dewasa ini berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat melalui hadirnya internet yang memudahkan manusia telah merestrukturisasi peradaban menjadi lebih modern. Namun, kehadiran internet layaknya pisau bermata dua karena di satu sisi memiliki segudang manfaat bagi manusia, namun di sisi lainnya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan yang mana salah satunya adalah kebocoran data pribadi. Pada tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan terjadinya kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia ke situs dark web. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban Tokopedia dan perlindungan hukum terhadap pengguna. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian yang Penulis adalah sejatinya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan proteksi secara holistik, baik dalam bentuk preventif sampai dengan represif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Tokopedia memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap segala bentuk tindakan preventif guna melindungi hak pengguna. Terjadinya kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa Tokpedia tidak menjalankan kewajiban preventifnya secara holistik sehingga menimbulkan kerugian kepada pengguna. Namun, hingga saat ini mekanisme pertanggungjawaban tersebut belum dapat dilaksanakan karena Indonesia belum mengesahkan peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan membentuk lembaga pelaksana perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk segara membentuk suatu lembaga yang secara khusus mengatur penegakan hukum perlindungan data pribadi secara tegas agar peristiwa kebocoran data tidak terus menerus berulang terjadi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran data, Data Pribadi
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 03:48
Last Modified:	19 Nov 2024 03:48
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45174

Actions (login required)

View Item