Kontradiksi Status Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perusahaan Holding Induk

Pagrelia, Yuda Tri (2024) Kontradiksi Status Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perusahaan Holding Induk. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Yuda Tri Pagrelia_207221011.pdf Download (305kB)
	Text Bab isi_Yuda Tri Pagrelia_207221011.pdf Restricted to Repository staff only Download (988kB)
	Text Daftar Pustaka_Yuda Tri Pagrelia_207221011.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text Lampiran_Yuda Tri Pagrelia_207221011.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perusahaan anak dan induk adalah sebuah entitas independen yang berdiri sendiri, sedangkan tanggung jawab pihak ketiga berada pada anak perusahaan apabila melakukan kelalaian atau kesalahan. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana penerapan piercing the corporate veil terhadap holding company dalam hubungannya dengan tindakan hukum anak perusahaan dan bagaimana kontradiksi status hukum anak perusahaan BUMN dalam perusahaan holding. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan pada pemerintah/negara dalam hal perusahaan induk BUMN ketika pemerintah melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan perusahaan tidak langsung maupun langsung, dengan maksud jahat, mengeksploitasi perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang menggunakan harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan harta kekayaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang perusahaan. Jelas bahwa penerapan doktrin atau prinsip penindikan tabir korporasi dapat dibuktikan melalui penguasaan anak perusahaan oleh perusahaan induk. Perseroan dan pemegang saham dapat dituntut apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Penerapan prinsip piercing the corporate veil juga bisa dilakukan ketika anak perusahaan hanya sekedar dijadikan alat oleh perusahaan induk untuk mencari keuntungan pribadi bagi pemegang sahamnya. Apabila BUMN menjadi anak perusahaan dalam suatu perusahaan induk, maka kedudukan hukumnya dan kedudukannya tidak lagi menjadi BUMN, baik itu BUMN atau perseroan terbatas, mengingat saham-sahamnya anak perusahaannya tidak lagi berasal dari pemerintah/negara melainkan dari badan usaha milik negara yang menjadi holding company. Dalam hal ini, anak perusahaan tersebut tidak lagi mempunyai status hukum dan kedudukan sebagai BUMN, sedangkan pemerintah masih mempunyai kewenangan mutlak dalam hal penguasaan dan pengembangan terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan di dalam perusahaan induk. Otoritas ini berafiliasi tidak langsung dengan negara/pemerintah melalui BUMN dan holding company yang mewakili pemerintah dan memegang mayoritas saham di anak perusahaan tersebut.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kontradiksi, Status Hukum, Anak Perusahaan, BUMN.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 03:57
Last Modified:	19 Nov 2024 03:57
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45176

Actions (login required)

View Item